1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM/LPK-RI) memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
3. Menyatakan tindakan Tergugat dalam penyelenggaraan fasilitas kredit, pembebanan jaminan Hak Tanggungan, penanganan kredit bermasalah, dan pelaksanaan lelang eksekusi merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan proses pembentukan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) cacat formil dan/atau materiil karena tidak memenuhi prinsip transparansi dan ketentuan hukum;
5. Menyatakan Tergugat tidak patuh terhadap ketentuan jangka waktu SKMHT dan APHT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan;
6. Menyatakan Tergugat tidak memberikan upaya restrukturisasi dan penanganan kredit bermasalah secara patut kepada Konsumen;
7. Menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi atas objek jaminan milik Konsumen atas nama Erlinda pada tanggal 10 April 2026 adalah tidak sah, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan seluruh akibat hukum dari lelang tersebut, termasuk peralihan hak atas objek jaminan, adalah tidak sah dan tidak mengikat;
9. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan keadaan hukum seperti semula (restitutio in integrum), termasuk pengembalian hak Konsumen atas SHM Nomor 1656 atas nama Erlinda;
10. Menghukum Tergugat untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen secara patut;
11. Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh tindakan yang merugikan Konsumen dan/atau Debitur lainnya yang serupa;
12. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap hubungan hukum dengan Konsumen dan/atau Debitur lainnya;
13. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan eksekusi atau pelelangan objek jaminan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
14. Menghulum TERGUGAT untuk membayar kerugian nyata (actual expenses) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.20.960.000,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).