DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menunda sementara pelaksanaan lelang
   terhadap objek jaminan Penggugat sampai adanya putusan dalam perkara a quo atau penetapan
   lain dari Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang ( SPH ) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I sah
   dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi karena tidak melaksanakan mekanisme
   penyelesaian sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Hutang ( SPH ) ;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang mengajukan objek jaminan Penggugat untuk dilelang
   sebelum terpenuhinya mekanisme penyelesaian yang diperjanjikan merupakan tindakan yang
   bertentangan dengan kewajiban kontraktual dan asas itikad baik;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum apabila terbukti
   memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata;
6. Menyatakan proses lelang terhadap objek jaminan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum
   terhadap Penggugat, apabila terbukti dilaksanakan berdasarkan dokumen dan/atau prosedur yang
   tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memerintahkan Tergugat I memberikan kepada Penggugat salinan lengkap Surat Perjanjian
   Hutang ( SPH ) dan dokumen perjanjian kredit yang menjadi dasar tindakan terhadap objek
   jaminan Penggugat;
8. Memerintahkan Tergugat I memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan
   kewajibannya melalui mekanisme yang diperjanjikan dan/atau mekanisme penyelesaian lain
   yang sah berdasarkan kesepakatan para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II sesuai dengan kesalahan dan tanggung jawab
   masing-masing yang terbukti dalam persidangan untuk membayar kerugian materiil dan
   immateriil kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000 ( Empat Ratus Juta Rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara
    ini;
11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum
    banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad), sepanjang memenuhi
    persyaratan menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).